Oleh
Mohtar Umasugi
Beberapa tahun terakhir, masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula menghadapi situasi ekonomi yang tidak bisa lagi dianggap sebagai gejala biasa. Harga kebutuhan pokok terus meningkat, sementara daya beli masyarakat justru melemah. Aktivitas pasar terlihat berjalan, tetapi transaksi ekonomi yang sesungguhnya tidak bergerak secara signifikan. Di balik keramaian pasar, tersimpan kegelisahan para pedagang yang pulang dengan sisa dagangan, serta masyarakat yang semakin berhitung dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Fenomena ini sesungguhnya mencerminkan satu kondisi yang cukup serius dalam ekonomi daerah, stagnasi yang berujung pada inflasi. Ketika perputaran uang melemah, sementara harga barang terus naik, maka yang terjadi adalah tekanan ekonomi yang langsung dirasakan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah.
Sebagai warga masyarakat, saya merasakan kegelisahan yang sama seperti masyarakat lainnya. Secara disiplin keilmuan, saya bukan seorang ekonom. Namun dalam kehidupan sehari-hari, siapa pun dapat merasakan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sehat. Ketika pendapatan tidak meningkat, harga barang terus naik, dan pasar tidak lagi menjadi ruang transaksi yang hidup, maka itu adalah tanda bahwa ekonomi daerah sedang menghadapi masalah serius.
Pertanyaan yang kemudian muncul sangat sederhana, apakah pemerintah daerah tidak mengetahui kondisi ini, ataukah mengetahui tetapi belum menjadikannya sebagai perhatian serius?
Dalam tata kelola pemerintahan daerah, persoalan ekonomi bukanlah isu pinggiran. Bagian Ekonomi pada Sekretariat Daerah serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Koprindakop) seharusnya menjadi institusi yang paling responsif membaca dinamika ekonomi masyarakat. Kedua lembaga ini memiliki tanggung jawab strategis untuk memetakan kondisi ekonomi daerah, mengendalikan stabilitas harga, memperkuat sektor UMKM, serta memastikan distribusi barang berjalan secara sehat.
Namun jika kita jujur melihat kondisi yang terjadi hari ini, publik belum melihat langkah-langkah kebijakan yang benar-benar terasa dampaknya bagi masyarakat. Program pembangunan ekonomi yang sering dipublikasikan di berbagai media online tidak selalu berbanding lurus dengan realitas ekonomi yang dirasakan masyarakat di lapangan.
Di kota Sanana misalnya, pasar tetap ramai oleh aktivitas pedagang, tetapi banyak di antara mereka mengeluhkan sepinya pembeli. Ini bukan sekadar keluhan emosional, tetapi gejala nyata dari melemahnya daya beli masyarakat. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka pelaku usaha kecil yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi lokal akan semakin tertekan.
Dalam teori ekonomi daerah, stagnasi ekonomi biasanya terjadi karena lemahnya stimulus ekonomi lokal. Pemerintah daerah seharusnya mampu berperan sebagai motor penggerak ekonomi melalui kebijakan fiskal daerah, penguatan sektor UMKM, pengendalian distribusi barang, serta menciptakan program ekonomi yang mampu meningkatkan perputaran uang di tingkat masyarakat.
Masalahnya, ketika kebijakan ekonomi daerah berjalan secara administratif tanpa sensitivitas terhadap realitas masyarakat, maka yang terjadi adalah kebijakan yang terlihat aktif di atas kertas tetapi tidak terasa di lapangan.
Dalam konteks inilah kritik publik menjadi penting. Kritik bukan untuk menjatuhkan pemerintah daerah, tetapi untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi benar-benar berpihak pada masyarakat. Tanpa kritik yang sehat, pemerintah bisa saja terjebak dalam ilusi keberhasilan pembangunan yang sebenarnya tidak dirasakan oleh masyarakat.
Oleh karena itu, melalui tulisan ini saya ingin mengajak teman-teman yang memiliki disiplin ilmu ekonomi baik akademisi, peneliti, maupun praktisi untuk turut memberikan analisis yang lebih mendalam terhadap kondisi ekonomi Kepulauan Sula. Kita membutuhkan perspektif ilmiah yang dapat membantu membaca akar persoalan ekonomi daerah secara lebih objektif.
Lebih dari itu, pemerintah daerah khususnya Bagian Ekonomi dan Dinas Koprindakop perlu membuka ruang dialog yang serius dan terbuka. Diskusi publik tentang ekonomi daerah seharusnya tidak dianggap sebagai kritik yang mengganggu, tetapi sebagai bagian dari proses bersama untuk mencari solusi.
Forum dialog yang melibatkan akademisi, pelaku usaha, pedagang pasar, organisasi masyarakat, dan generasi muda dapat menjadi ruang penting untuk bertukar gagasan. Dari ruang seperti itulah biasanya lahir ide-ide baru yang lebih realistis dan kontekstual bagi pembangunan ekonomi daerah.
Kepulauan Sula sesungguhnya memiliki potensi ekonomi yang besar. Sektor perikanan, perdagangan lokal, pertanian, hingga UMKM merupakan sumber kekuatan ekonomi yang dapat dikembangkan. Namun potensi tersebut tidak akan berkembang secara maksimal jika tata kelola ekonomi daerah tidak dijalankan secara serius dan terarah.
Inflasi yang terjadi di tengah stagnasi ekonomi bukan sekadar persoalan angka statistik. Ia adalah persoalan kesejahteraan masyarakat. Ketika harga kebutuhan pokok terus naik sementara daya beli masyarakat menurun, maka yang terancam bukan hanya stabilitas ekonomi, tetapi juga stabilitas sosial masyarakat.
Inflasi yang dibiarkan tanpa respons kebijakan pada akhirnya hanya akan memperlebar jarak antara narasi pembangunan dan kenyataan hidup masyarakat. Ketika laporan pembangunan terlihat indah di atas kertas, tetapi pasar tetap lesu dan daya beli terus menurun, maka publik berhak bertanya, pembangunan ini sebenarnya untuk siapa?
Kepulauan Sula tidak kekurangan potensi ekonomi, tetapi potensi tanpa pengelolaan yang serius hanya akan menjadi cerita yang terus diulang tanpa perubahan nyata. Sudah saatnya pemerintah daerah keluar dari zona nyaman birokrasi dan membuka ruang dialog dengan masyarakat dan para akademisi. Sebab ekonomi daerah tidak akan pulih hanya dengan seremoni program, tetapi dengan keberanian mengambil langkah nyata.
