SorotPublik.id JAKARTA – Dugaan perintah penarikan bantuan nelayan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) di wilayah Kabupaten Sula Provinsi Maluku Utara oleh Anggota DPR RI, Fraksi Golkar, kini mendapat Sorotan dari Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM).
Ketua Bidang Lingkungan Hidup DPP IMM, Usman Mansur, mengecam keras dugaan intervensi yang melibatkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Alien Mus, terkait perintah penarikan bantuan tersebut
Usman, menilai tindakan tersebut merupakan penyalahgunaan kekuasaan yang tidak bermoral, tidak terhormat, dan sangat arogan ya g dapat melukai hati masyarakat nelayan yang seharusnya dilindungi oleh negara.
“Kami mengecam keras tindakan saudari Alien Mus yang diduga aktor di balik penarikan Bantuan yang seharusnya di berikan kepada nelayan. Tindakan seperti dapat melukai hati Rakyat dan mencedrai lembaga DPR dan Partai, tegas Usman. Kamis, (26/02/2026)
Menurutnya, nelayan adalah kelompok masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan sarana produksi untuk bertahan hidup. Penarikan bantuan secara sepihak bukan hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga menciptakan rasa takut dan tekanan sosial di tengah masyarakat.
Usman menilai dugaan intervensi tersebut mencederai marwah lembaga legislatif dan bertentangan dengan prinsip demokrasi, di mana wakil rakyat seharusnya memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan justru mengambil kebijakan yang berpotensi menyengsarakan dan merugikan rakyat.
“Kami meminta Bahlil Lahadalia agar segera mengevaluasi Ibu Alien Mus yang juga Kader Partai Golkar. Seorang anggota DPR RI seharusnya memperjuangkan kesejahteraan rakyat, bukan malah menggunakan kekuasan untuk kepentingan politik, lanjutnya.
Usman meminta Aparat Penegak Hukum (APH), kementerian terkait, serta lembaga pengawas pemerintahan untuk segera melakukan investigasi menyeluruh dan transparan atas dugaan tersebut. Jika terbukti ada pelanggaran kewenangan atau penyalahgunaan jabatan, maka pihak yang terlibat harus diproses sesuai hukum.
Usman juga menyatakan DPP IMM akan terus mengawal kasus ini hingga masyarakat harus mendapatkan keadilan dan kepastian perlindungan hak sebagai warga negara.
Sementara itu hingga berita ini di tayangkan, Redaksi Sorotpublik.id masi berupaya mengkonfirmasi Ibu Alien Mus, Anggota DPR RI untuk mendapatkan keterangan Resmi.
