SorotPublik.id SANANA – Sejumlah pembangunan dan Pelayanan di beberapa Desa Kabupaten Kepulauan Sula terhambat, pasalnya Alokasi Dana Desa (ADD) belum juga dicairkan, hal ini menyebabkan beberapa pembangunan fisik maupun non-fisik di desa-desa sementara terhenti
Masyarakat dan Sebagian besar Aparat Desa mengeluhkan Alokasi Dana Desa (ADD) belum dicairkan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan sula, akibatnya Pembangunan fisik dan fasilitas pelayanan Publik di desa juga terhambat.
Beberapa bendahara Desa juga mengeluhkan hal yang sama, seorang Bendahara Desa Yang enggan menyebutkan namanya mengatakan pada SorotPublik.id dokumen telah dilimpahkan pada Dinas PMD dan Inspektorat.
“Kami telah menyerahkan dokumen laporan kepada instansi terkait dalam hal ini DPMD dan Inspektorat Sula, tapi belum juga dicairkan. Ujarnya pada SorotPublik.id. Rabu (25/02/2026)
Ia Juga menambahkan, Alokasi Dana Desa ADD adalah sumber dana utama untuk pembayaran Honor Apara Desa, Desa baik dari Kaur, Kasi, RT, RW dan Badan Sarah.
“Jika Alokasi Dana Desa (ADD) tidak dicairkan bagimana kami bisa membayar Honor Badan Sarah, Apalagi ini Bulan Puasa Kwatirnya Badan Sarah mogok kerja, hal ini yang sering di keluhkan oleh masyarakat.” Pungkasnya.
Sementara untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula belum menjelaskan terkait lambatnya pencarian Angaran Alokasi Dana (ADD) Desa Triwulan 4 Tahun 2025
Hingga berita ini di tayangkan Pihak Redaksi Sorotpublik.id masi berupaya menghubungi Gina Tidore, Kaban Keuangan Daerah
