SorotPubkik.id SANANA – Bencana banjir yang menerjang Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, menimbulkan kerusakan serius pada permukiman warga. Sedikitnya 17 rumah dilaporkan rusak berat, sementara 30 rumah lainnya terendam banjir setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut.
Informasi yang dihimpun GMNI dari warga menyebutkan banjir terjadi secara tiba-tiba akibat meluapnya aliran sungai setelah curah hujan tinggi sepanjang malam. Arus air yang cukup deras menerjang kawasan permukiman hingga merusak sejumlah rumah warga.
Selain merendam rumah, banjir juga menyebabkan kerusakan pada dinding dan pondasi bangunan. Sejumlah perabot rumah tangga milik warga dilaporkan tertimbun lumpur bahkan hanyut terbawa arus. Kondisi tersebut memaksa sebagian warga mengungsi ke rumah kerabat maupun lokasi yang dianggap lebih aman. Sementara itu, sebagian warga lainnya masih bertahan di sekitar rumah mereka yang rusak dengan kondisi yang memprihatinkan.
Di tengah situasi tersebut, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Kepulauan Sula menyoroti lambannya respons Pemerintah Daerah dalam menyampaikan informasi resmi kepada publik terkait kondisi terkini di lokasi bencana.
Bendahara Umum GMNI Kepulauan Sula, Suryanti Tidore, mengatakan hingga kini masyarakat belum memperoleh penjelasan terbuka dari pemerintah daerah mengenai perkembangan situasi di Desa Waisakai. Padahal, berdasarkan informasi yang beredar, tim dari pemerintah daerah telah diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penanganan awal.
“Publik berhak mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan. Sampai hari ini belum ada penjelasan resmi dari pemerintah daerah mengenai perkembangan situasi di Desa Waisakai, padahal informasi yang kami terima menyebutkan tim dari Pemda sudah berada di lokasi,” ujar Yanti.
Ia menilai keterbukaan informasi sangat penting agar masyarakat mengetahui secara pasti kondisi korban, tingkat kerusakan, serta langkah penanganan yang sedang dilakukan pemerintah. Karena itu, GMNI mendesak Pemerintah Daerah Kepulauan Sula segera memberikan penjelasan resmi kepada publik.
“Kami mendesak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) lebih pro aktif memperhatikan korban korban banjir” Ujar Yanti
Ia juga meminta Pemerintah Daerah segera menyampaikan informasi secara terbuka mengenai kondisi terbaru di lokasi banjir. Jangan sampai informasi yang beredar hanya sebatas rumor, sementara masyarakat menunggu kepastian.
Yanti juga mengkritik pernyataan Sekretaris Daerah yang sebelumnya menyebut aktivitas di bulan Ramadan sebagai salah satu faktor keterlambatan respons pemerintah terhadap bencana tersebut. Menurutnya, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan.
“Kalau ada alasan karena puasa, itu tidak rasional. Saudara-saudara kita yang menjadi korban banjir juga sedang menjalankan ibadah puasa. Jadi tidak ada alasan bagi pemerintah untuk memperlambat penanganan ataupun penyampaian informasi kepada publik,” katanya.
Ia menambahkan, apabila puasa dijadikan alasan atas lambannya respons pemerintah, maka hal tersebut menunjukkan kurangnya keseriusan dalam menangani persoalan kemanusiaan yang sedang dihadapi warga.
Lebih lanjut, GMNI juga mendesak pemerintah daerah untuk segera mempercepat langkah penanganan darurat di lapangan, termasuk memastikan kebutuhan dasar warga terdampak terpenuhi.
“Kebutuhan dasar masyarakat seperti makanan, air bersih, obat-obatan, serta tempat penampungan sementara harus segera dipastikan tersedia. Pemerintah tidak boleh lambat dalam situasi seperti ini,” ujarnya.
Selain itu, Yanti meminta pemerintah daerah segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap warga terdampak sebagai dasar penyaluran bantuan serta proses pemulihan pascabencana, sebentar lagi suda idul Fitri, misalkan jika tidak di tangani maka saudara kita ber idul fitri dengan kondisi berduka.
Menurut Yanti, kehadiran pemerintah di tengah masyarakat yang sedang menghadapi musibah merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi warganya. Karena itu, pemerintah daerah diminta bersikap transparan, responsif, dan cepat dalam mengambil langkah penanganan bencana.
